Pemerintah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 unaudited sebagai bentuk komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas APBN, terutama di masa transisi pemerintahan.
Laporan tersebut disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk selanjutnya diaudit. LKPP unaudited merupakan laporan keuangan yang belum diperiksa secara menyeluruh, namun telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, penyerahan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara tetap dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
LKPP 2025 memuat realisasi pendapatan, belanja, serta kondisi keuangan negara selama satu tahun anggaran. Pemerintah berharap proses ini dapat menjaga kepercayaan publik dan memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga.
Hasil audit dari BPK akan disampaikan dalam beberapa bulan ke depan sebagai penilaian atas kualitas pengelolaan keuangan negara.